RAPBD LAMBAT BUKTI PEMDA TIDAK TAAT

FRAKSI GERINDRA ;

RAPBD LAMBAT BUKTI PEMDA TIDAK TAAT

Akhirnya, rapat paripurna yang sakral itu berlangsung dalam hitungan menit saja. Semua fraksi sepakat bahwa pandangan umum fraksi hanya diserahkan saja bukan dibacakan. Usai penyerahan lima rekap folio berjilid itu, semua wajah tercengir sembari menyeringai tersenyum. Hati mereka yang peduli bergumam, betapa bobroknya tahapan APBD Solsel 2014. Ternyata, paripurna tidak selama menunggu mulainya kegiatan.

SOLSEL, LOGOSPERS- Lima fraksi di DPRD Kabupaten Solok Selatan telah menyerahkan pemandangan umum fraksi terhadap pengantar nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014, Selasa (11/2).

Fraksi Gerindra sebut keterlambatan penyerahan draf RPABD oleh pemerintah daerah ke DPRD mencerminkan ketidaktaatan pemda terhadap undang-undang serta ketidaktepatan bekerja.

“Fraksi Gerindra merasa perlu menyampaikan tentang keterlambatan pengantaran draf APBD ke DPRD karena ini juga dapat mencerminkan ketidaktaatan kita dalam bekerja dan ketidaktepatan kita dalam melaksanakan tugas yang kita emban,” tulis Ketua Fraksi Gerindra Armensyah Johan.

Ke depannya, Fraksi Gerindra mengajak agar semua pihak memperbaiki kinerja secara bersama-sama tanpa terkecuali, sehingga bisa mentaati peraturan dan undang-undang yang sudah ditetapkan. “Hal ini sangat perlu dilakukan untuk memaksimalkan pembahasan secara objektif, efektif, dan semangat kekeluargaan,” katanya.

Selanjutnya, Fraksi Gerindra menyorot bantuan sosial dan aset daerah yang dari tahun ke tahun menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan RI. “Kami mengajak untuk melakukan pengawasan, pengamanan, pemeliharaan, serta pengembalian barang milik daerah. Pemda harus memberikan sanksi bagi setiap oknum yang melanggar dan melakukan kesalahan sehingga tidak ada regenerasi berikutnya,” pungkasnya.

Selain Fraksi Gerindra yang mengkritik, ada juga Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS. Untuk Fraksi Golkar mengkritik soal keterlambatan penyerahan draf RAPBD 2014, mekanisme lelang sudah dapat dimulai tanpa harus menunggu APBD disahkan, hati-hati menggunakan bantuan sosial, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur publik secara proporsional sesuai Perda RTRW.

Sedangkan Fraksi Demokrat mengemukakan, sumber pendapatan daerah harus terakomodir dengan baik karena itu jangan sampai ada lagi perusahaan yang tidak membayar pajak, perlunya perencanaan yang matang bagi SKPD untuk merealisasikan anggaran.

“Fraksi Demokrat perlu mengingatkan kembali kondisi 10 tahun kabupaten, namun kemajuan yang dicapai belum begitu kelihatan terutama di bidang ekonomi dan infrastruktur,” ujar Khamislihat, Ketua Fraksi Demokrat.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga mengusulkan agar PDAM tidak dianggarkan dulu karena laporan keuangannya belum diaudit oleh auditor independen. “PDAM belum diaudit maka jangan dianggarkan dulu, serta penyertaan modal untuk kegiatan yang belum didukung dengan perda jangan dulu dianggarkan,” terangnya.

Selanjutnya, Fraksi PKS mengatakan sudah menjadi tradisi yang harus diubah tentang keterlambatan pembahasan RAPBD, belum maksimalnya pemerintah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial, belum cermatnya penggunaan anggaran karena belanja langsung tidak menunjukan jumlah yang lebih besar, belum terlihatnya nuansi tujuan pembangunan daerah dari program-program yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan pemerintah daerah, singkronisasi antara program RKPD dengan RAPBD, perlunya pemerataan pembangunan daerah terutama untuk daerah yang selama ini kurang perkembangan dan pembangunannya sehingga aksesibilitas sangat rendah.

“Fraksi PKS juga menginginkan kebijakan pembangunan yang mendukung pengembangan kasawan pertumbuhan lintas batas antarkabupaten, provinsi dan kawasan perbatasan sekaligus mendukung kepentingan keamanannya,” ujar Armi Al Amin, Ketua Fraksi PKS.

Seterusnya, Fraksi PKS mempertanyakan aplikasi pembangunan  prioritas yang dituangkan dalam RPJMD, signifikasi capaian prestasi sektor pendidikan, upaya pencerdasan masyarakat di daerah tertinggal, keberpihakan pemda di sektor pertanian harus didukung anggaran, kepastian hukum pengelolaan bahan galian terutama tambang emas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang jelas dan terukur. Sedangkan Fraksi PAN lebih memilih sepakat dengan statemen pemerintah daerah yang mengharuskan azas prioritas, manfaat, efisiensi dan efektif pembangunan.