Jakarta, LiterasiNews--- Presiden Joko Widodo memanggil Ketua PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) ke Istana Presiden, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023). Kuat dugaan pemanggilan tersebut berkaitan dengan deklarasi Anies-Cak Imin yang mengklaim dapat restu dari warga Nadliyin.
Meskipun Ketua PBNU sudah membantah bahwa sejauh ini PBNU belum pernah
mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden, karena NU berfokus pada
keagamaan bukan politik praktis. Seperti diberitakan bahwa Ketum Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU) Gus Yahya menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di
Istana Kepresidenan erat kaitannya dengan klaim Ketua PKB Muhaimin Iskandar
namun Gus Yahya menegaskan pertemuannya dengan Presiden Jokowi tidak membahas
mengenai politik.
"Tidak ada sama sekali urusan politik dalam percakapan tersebut. Saya hanya berbicara secara lelucon tentang cerita-cerita lucu para kiai untuk menghibur beliau, mengingat beliau telah melewati hari yang melelahkan dengan 13 pertemuan bersama tokoh internasional. Percakapan saya tadi hanya sebatas guyonan semata," kata Gus Yahya.
Gus Yahya menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi terlihat sangat kelelahan. Oleh karena itu, dia mencoba membuat Jokowi tersenyum dengan berbagai cerita humor.
Selama kesempatan tersebut, Gus Yahya juga menjelaskan sikap PBNU terkait Pemilihan Presiden 2024. Yahya menegaskan bahwa dia tidak ingin PBNU terlibat dalam politik pada tahun depan.
Gus Yahya juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan sanksi kepada pengurus PBNU yang menggunakan nama NU untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Menurutnya, PBNU juga telah memberikan sanksi kepada pengurus yang melanggar aturan tersebut.
"Namun, jika ada pengurus NU yang menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik praktis, kami akan memberikan teguran. Beberapa pengurus di tingkat kabupaten telah kami tegur karena mereka mengadakan deklarasi calon presiden di kantor NU, yang merupakan pelanggaran aturan. Kami memberikan teguran. Namun, jika mereka secara pribadi mendukung suatu pasangan, itu adalah hak pribadi mereka," ujar Gus Yahya.
"Jika ada calon presiden yang mengklaim memiliki dukungan NU tetapi bukan pengurus NU, kami juga dapat mengklarifikasi bahwa itu tidak benar. Namun, kami tidak dapat memberikan sanksi apa pun jika mereka bukan pengurus," tambahnya.
0 Komentar