JALAN KAMBURA ; PERLU PERJUANGAN DARI MASYARAKAT DAN KEPALA DAERAH

JALAN KAMBURA

PERLU PERJUANGAN DARI MASYARAKAT DAN KEPALA DAERAH

SOLSEL, LOGOSPERS- Jalan Kambang- Muara Labuh merupakan paru-paru perekonomian masyarakat bertetanggaan di dua kabupaten, Solok Selatan dengan Pesisir Selatan.

Namun, terhalang oleh paru-paru dunia yang berwujud dalam Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Akibatnya, hubungan kerja sama di bidang ekonomi dua daerah ini tidak terjalin dengan baik.

Padahal, Kabupaten Solok Selatan dengan Pesisir Selatan, bertetanggaan dengan memiliki persamaan sejarah adat dan budaya. Jika akses dua kabupaten ini dibuka maka sangat menguntungkan bagi kedua masyarakatnya.

Inilah yang diperjuangkan oleh Alirman Sori, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). “Kami dari DPD RI sudah memperjuangkannya namun terkendala perjanjian kepala daerah di dua kabupaten ini, perjanjian bertingkat internasional,” ujar alirman, saat berkunjung ke Solsel.

Akan tetapi, sangat aneh perjanjian yang telah disepakati lsm dengan kepala daerah itu, tidak diketahui sampai saat ini apa isinya. “Sangat aneh kita yang di Kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan menjaga paru-paru dunia tetapi paru-paru perekonomian masyarakat kita tidak dijaga. Seharusnya ada kompensasi yang diterima masyarakat,” terangnya.

Lagi pula, pembukaan jalan yang akan menghubungkan dua kabupaten ini hanya membutukan lebar 14 meter maksimal. Jalan tersebut berpeluang menjadi Lintas Tengah Sumatera.

Jika akses dua kabupaten itu dibuka maka mendorong perdagangan sangat besar. Hasil perkebunan sayur-sayuran, bawang, kentang dan cabai bisa didatangkan dari Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan Solsel sebagai daerah pegunungan, bisa dengan cepat mendapatkan ikan segar dari wilayah pesisir.

Kekhawatiran terjadinya pembalakan hutan, itu tidak bisa menjadi alasan yang kuat untuk menghalangi pembukaan jalan. Karena, ada tim keamanan baik dari sipil, TNI dan Polri yang akan mengawasinya. Selain itu, pihak TNKS pun bisa lebih serius melakukan pengawasan. “Kekhawatiran itu wajar saja, tetapi dengan tidak dibukanya akses itu sudah menjamin kawasan TNKS itu bebas dari pembalakan hutan atau illegal logging?” tegasnya.

Menurut Alirman Sori, Calon DPD RI untuk periode 2014-2019 mendatang itu, masih ada peluang yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Yaitu, dengan melakukan presentasi ke kementerian terkait difasilitasi oleh kepala daerah.

“Tentu perlu juga keberanian kepala daerah, karena jika kepala daerah tidak berani menyampaikan ini ke pemerintah pusat, apalagi masyarakatnya. Banyak di provinsi lain atau di kabupaten lain di Sumbar, yang jalannya melewati hutan lindung dan hutan TNKS. Mereka bisa mengapa Solsel dan Pessel tidak bisa?” pungkasnya.