ENTASKAN KEMISKINAN, PERLU SINGKRONISASI PROGRAM LINTAS SEKTORAL

ENTASKAN KEMISKINAN

PERLU SINGKRONISASI PROGRAM LINTAS SEKTORAL

SOLSEL, LOGOSPERS- Upaya memutus mata rantai kemiskinan terus digalakkan. Kali ini, sebanyak 803 kepala keluarga (kk) menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap iv.

PKH merupakan bantuan bersyarat untuk pengentasan kemiskinan yang diluncurkan sejak 2007 lalu oleh Kementerian Sosial RI, namun baru pertama kalinya (perdana) sampai dan diterima oleh masyarakat.

Adapun rincian masyarakat penerima, di Kecamatan Sangir 245 kk dengan anggaran Rp181.625.000, Pauh Duo 146 kk dengan anggaran Rp104.550.000, Sungai Pagu 138 kk dengan anggaran Rp99.650.000, dan Koto Parik Gadang Diateh 274 kk dengan besar bantuan Rp196.825.000. masing-masing keluarga yang menerima tidak sama dan disesuaikan dengan kategori yang dimiliki.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Solok Selatan Ismael melalui Kabid Sosial Syarkawi menyebutkan, PKH merupakan program yang memprioritaskan pada bidang kesehatan dan pendidikan ibu dan anak yang tergolong sangat miskin.

Penerima program PKH ini datanya dari pusat langsung, yang diambilkan dari hasil sensus. Jadi, tidak ada yang namanya unsur kedekatan dan famili pejabat. Selain itu, untuk penerima PKH 2014, sudah turun pula data untuk dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sangir Batang Hari dan Balai Janggo. Operator/pendamping PKH segera untuk melakukan validasi data.

Sebagai kabupaten yang memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah ruah, namun berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakat. Data dari Pendataan Program Perlindungan Sosial Badan Pusat Statistik (PPLS BPS) Kabupaten Solok Selatan 2011, menyebutkan 10.064 rumah tangga yang termasuk kategori miskin. Oleh karena itu, perlu singkronisasi program lintas sektoral untuk mengentaskan kemiskinan di daerah ini.

“Tingginya angka kemiskinan di daerah kita menjadi momok dan persoalan krusial, karena itu perlu langkah dan program penanggulangan yang saling terkoneksi dan singkronisasi dengan melibatkan berbagai sektor pemerintahan,” ujar Bupati Solok Selatan H Muzni Zakaria.

Menurut Bupati, meskipun keluarga yang telah mendapatkan Progam Keluarga Harapan (PKH) namun dinas lain, seperti dinas pendidikan dan dinas kesehatan harus memperhatikan para penerima progam.

“Inilah yang saya maksud harus singkron, mereka dapat bantuan hanya sedikit dari program PKH ini. Kalau memang ada anaknya yang sekolah maka Dinas Pendidikan harus merekomendasikan ke sekolah yang bersangkutan untuk mereka mendapatkan bantuan beasiswa miskin,” ujarnya.

Selain dinas pendidikan, seperti dinas kesehatan, perhatikan juga kesehatan keluarga yang mendapatkan program kemiskinan ini. Sudahkah mereka mendapatkan kartu jaminan kesehatan, baik dari program pusat maupun dari provinsi dan daerah.

Langkah tersebut sangat jelas dapat mengurangi kemiskinan. Apalagi dinas pertanian memperhatikan mereka, dengan membina masyarakat penerima program ini untuk tergabung dalam kelompok tani. Sehingga, masyarakat miskin di daerah ini benar-benar terakomodir oleh program pengentasan kemiskinan yang diusung oleh pemerintah.

“Bagaimana pun bagusnya program tetap menemui kendala di lapangan. Seperti tidak tahunya puskesmas tentang peran kartu PKH dan sulitnya meminta data di posyandu untuk melihat penerima program PKH, sudah berobat apa belum. Untuk diketahui, kartu PKH sama dengan kartu jamkesmas, mereka yang menerima PKH itu otomatis mendapatkan pelayanan kesehatan. Bagaimana ini bisa dipahami oleh petugas, maka itu harus disampaikan oleh kepala dinas kesehatan,” pungkas Muzni. (h/col).